MK membatalkan Pasal 52 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009

Pasal 52 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan : Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan luas paling sedikit 5 ribu hektar dan paling banyak 100 ribu hektar.

Mahkamah Konstitusi menilai dengan batasan minimal 5 ribu hektar maka berpotensi untuk menghilangkan atau setidak- tidaknya mengurangi hak-hak rakyat dalam berusaha di bidang pertambangan kecil/menengah, karena itu Pasal ini dicabut mulai 4 Juni 2012.

Permohonan judicial review ini diajukan 3 pemohon yang berbeda yakni Fatriansyah Aria dan Fahrizan, Asosiasi Pengusaha Timah Indonesia (APTI) dan Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (Astrada) Provinsi Bangka Belitung, dan Walhi, KPA, Kiara, PBHI, Solidaritas Perempuan, Nurwenda dkk.

(6 Juni 2012)

Leave a comment

Filed under Mineral

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s