Krisis Penerimaan Negara dari Mineral dan Batubara

Untuk memahami bagaimana seyogyanya kekayaan alam termasuk Sumber Daya Mineral dan Batubara dikelola dengan benar  tentunya kita harus merujuk pada landasan konstitusional kita dimana Pasal 33 UUD 1945 ayat 3  menyatakan sebagai berikut  :

(3)    Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Bagaimana pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia apakah sudah sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 di atas?

Sebagaimana kita ketahui Negara di wakili oleh Pemerintah untuk melakukan Pengelolaan. Tentunya segala bentuk kebijakan tata kelola haruslah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah dan DPR sudah membuat UU  No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan aktifitas pertambangan baik di bidang pertambangan mineral dan  batubara.

Pemerintah tampaknya terus memperbaiki tata kelola di bidang pertambangan.  Namun tentunya tidak mudah dalam pengimplementasiannya. Satu hal Pemerintah  juga harus teliti dan proporsional dalam membuat aturan sehingga para pemangku kepentingan terutama pada investor dan pengusaha tidak kaget karena harus merubah “business plan”-nya yang harus disesuaikan dengan kebijakan yang baru. Terutama  terkait dengan Kontrak atau kewajibannya kepada pihak ketiga.

Kita juga sangat paham ada Investor atau Pengusaha yang baik dan ada yang tidak  baik. Yang baik tentunya ingin melakukan aktifitas bisnisnya sesuai aturan. Yang dibutuhkan adalah hanya kepastian hukum, sehingga bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Yang tidak baik tentunya hanya memikirkan keuntungan dan selalu mencari celah atau mengakali peraturan perundangan-undangan dan semua kebijakan Pemerintah dan akan selalu menghalangi upaya-upaya yang baik bagi kepentingan para pihak.

Adapun para Pekerja yang bekerja di Perusahaaan tambang tersebut juga ingin hak-haknya lebih terlindungi dan kesejahteran dan keluarganya ingin terus meningkat.

Usaha-usaha Pemerintah yang perlu kita cermati adalah seperti pada 6 Februari 2012 lalu Menteri ESDM menetapkan Peraturan Menteri(Permen) No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral.  Dimana salah satu pasalnya yakni Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Permen ini dilarang untuk menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga bulan) sejak berlakunya Permen ini.”

Permen ESDM No. 7/12 ini mengacu pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Secara Umum UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 butir 20 menyatakan:

“Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.”

Kemudian diperjelas Pasal 102 :

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 103

(1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah

Diperkuat lagi oleh PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yakni  Pasal 93:

(1) Pemegang IUP OP dan IUPK OP mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUP lainnya.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian

Sesunguhnya UU Minerba sudah mengatur tentang kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral ini hanya mulai berlaku tahun 2014, karena itu Pelaku Usaha kaget sudah harus diberlakukan mulai Mei 2012 ini.  UU No. 4/2009 Pasal 170 menyatakan:

“Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU ini diundangkan.” (UU ini disahkan pada tanggal 12 Januari 2009 artinya berlaku 2014).

Hal lain yang kurang berkenan bukan bagi pelaku usaha tapi juga bagi Pemda-pemda setempat karena Permen ESDM 7/2012 mereduksi kewenangan yang diberikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota karena pengurusan IUP OP khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Dirjen Minerba atas nama Menteri. Padahal sesuai PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yakni  Pasal 93 ayat (3)

“IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Adapun alasan-alasan Pemerintah mengeluarkan Permen ESDM 7/2012 ini adalah :

Memberikan efek ganda baik secara ekonomi dan negara dan atau meningkatkan penerimaan negara. Karena selama ini pertambangan hanya dikuras habis sementara penerimaan negara sangat kecil, efek kerusakan lingkungan sangat dahsyat, masyarakat sekitar belum mendapat manfaat sehingga Permen ini diharapkan ada industri baru di bidang pengolahan dan pemurnian yang dapat menyerap tenaga kerja setempat dari pada hanya sekedar di ekspor raw material atau ore-nya yang minim tenaga kerja.

Karena banyak sekali yang belum siap, dari berbagai media, pada 17 April 2012 lalu kita mendapatkan pernyataan aturan pengecualian yang berasal dari Dirjen Minerba ESDM Bapak Thamrin Sihite sebagai berikut :

“suatu perusahaan baru bisa mengekspor setelah 6 Mei 2012 dengan catatan sebagai berikut :

1. segala perizinan tidak bermasalah

2. menandatangani pakta integritas untuk tidak mengekspor setelah 2014,

3. serta mempunyai rencana pengolahan dan pemurnian dengan cara membangun sendiri, membentuk konsorsium, atau menjual kepada pabrik lain.

Kalau hal diatas menjadi aturan maka tetap ada peluang mengekspor bijih (raw material atau ore) mineral sepanjang memenuhi 3 hal di atas setelah 6 Mei 2012 sampai dengan tahun 2014.

Hal lain adalah rencana Pemerintah menaikkan pajak ekspor bahan mentah tambang menjadi 50% yang akan dilakukan secara bertahap. Dimulai tahun 2012 dapat diterapkan di level 25% dan maksimal 50% pada tahun 2013.  Pemerintah ingin menahan laju ekspor yang dianggap berlebihan. Pemerintah tampaknya khawatir kalau kekayaan tambang Indonesia sudah habis apabila diberlakukan pada 2014 dan juga program hilirisasi pertambangan terlambat sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009.

Rencana kenaikan pajak eskpor tambang ini masih dibicarakan lintas kementrian. Tampaknya memang Pemerintah baru menyadari setelah
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral batubara menggantikan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Pertambangan produksi mineral dan batubara sangat pesat.

Kalau UU 1/1967 dianggap terlalu sentralistrik maka reformasi membuahkan semangat desentralisasi atau otonomi daerah.
Maka UU 4/2009  menerapkan desentralisasi yang sangat luas. Dapat kita lihat kewenangan memberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dapat dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Setelah UU 4/2009 berjalan selama 4 tahun ternyata produksi pertambangan mineral dan batubara sangatlah meningkat pesat. Sementara segi penerimaan negara masih sangat minim.

Karena itu Pemerintah mengeluarkan peraturan dan rencana kebijakan yang tampaknya ingin meningkatkan penerimaan negara, menyelamatkan mineral jarang, memaksimalkan hasil tambang.

Keluarnya Permen 7/2012 mempercepat larangan ekspor bahan mentah tambang dan rencana kenaikkan pajak ekspor tambang mulai 2012 sebesar 25% dan maksimal 50% pada 2013.
Tampaknya Pemerintah beranggapan apabila baru diberlakukan mulai 12 Januari 2014 maka mineral dan batubara sudah terkuras habis.

(27 April 2012)

Leave a comment

Filed under Batubara, Mineral

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s